Senin, 19 Januari 2015

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN DPD Dukung Pemprov Bangun Infrastruktur

DEWAN Perwakilan Daerah bersepakat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Nota kesepahaman ditandatangani empat senator asal Sulsel, yakni Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, A Iqbal Parewangi, Ajiep Padindang, dan Bahar Ngitung, dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

“ MoU ini merupakan komitmen antara senator dan pemprov dalam rangka mempercepat pembangunan di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan,” papar Ketua DPD Irman Gusman, yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Minggu (21/12) malam.

Ia menyatakan kesepakatan itu merupakan sejarah buat kedua lembaga, bagaimana sebuah komitmen dibangun dengan target yang jelas. Posisi Sulawesi sangat penting karena telah memberi kontribusi besar bagi negara.

Di sisi lain, pertumbuhan Indonesia, selama ini hanya didominasi di barat. Sementara itu, di timur hanya kebagian kue pembangunan sekitar 20 persen. “Jika infrastruktur terus didorong, kesenjangan tidak akan terjadi atau bisa dikurangi,” tambah Irman. (LN/N-3) Media Indonesia, 23/12/2014 halaman 13

Jumat, 16 Januari 2015

Polisi Ungkap Penimbunan Solar Ilegal

Sopir yang ditetapkan tersangka dijerat Pasal 55 jo 53 huruf B UndangUndang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun, dan denda hingga Rp60 miliar.

APARAT Kepolisian Resor (Polres) Donggala, Sulawesi Tengah, kembali menyita sebuah truk yang membawa 4.130 liter solar ilegal.
Penyitaan dilakukan karena solar itu diduga merupakan hasil penimbunan warga. Demikian penjelasan Wakil Kepala Polres Donggala, Komisaris Anom Subawono, kemarin.

Truk pengangkut ribuan liter solar yang dimasukkan jeriken-jeriken berkapasitas 35 liter itu ditangkap di sebuah perusahaan tambang bebatuan milik CV Multi Sari di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Selasa (16/12) lalu. Barang bukti solar mengisi 118 jeriken.
Penangkapan itu, lanjut Wakapolres Donggala, berawal dari informasi masyarakat yang melihat truk mengirimkan solar dan dituang ke penampungan bahan bakar milik perusahaan.

“Pengecekan dilakukan anggota dan informasi itu benar. Sopir truk perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen resmi,“ terang Anom Subawono.

Aparat Polres memutuskan menyita truk dan ribuan liter solar sebagai barang bukti. Ditahan pula lima orang yang ditemukan di tempat kejadian perkara.Mereka ialah sopir, berinisial ZI, dan empat buruh perusahaan, MD, AA, II, dan PL.

“Mereka semua warga Palu. Sampai saat ini baru sopir yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan empat buruh lainnya masih sebatas saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut,“ beber Anom.

Berdasarkan pengakuan sopir, solar tersebut diangkut dari sebuah penampungan BBM di Kecamatan Tawaeli, Palu. Penampungan solar itu milik pengusaha berinisial CI.

“Modus penimbunan, warga membeli solar bersubsidi di SPBU kemudian menjualnya ke CI. Selanjutnya, CI menjual solar tersebut kepada CV Multi Sari dengan harga tinggi,“ ungkap Anom. Kepolisian Donggala masih terus mendalami kasus itu, termasuk mencari keberadaan CI. “Kemungkinan tersangka lebih dari satu.Dan kasus ini juga kemungkinan ada kaitannya dengan kasus serupa yang ditangani Polda Sulteng, beberapa waktu lalu,“ pungkas Anom.

Sopir yang ditetapkan tersangka dijerat Pasal 55 jo 53 huruf B Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun, dan denda hingga Rp60 miliar.(TB/N-2) Media Indonesia, 19/12/2014 halaman 9

Rabu, 07 Januari 2015

BANGGAI, SULAWESI TENGAH Lahan Suaka Diserobot Perkebunan

PENCAPLOKAN tanah negara oleh perusahaan perkebunan terus terjadi. Di Sulawesi Tengah, satu perusahaan swasta diduga telah menyerobot area seluas 56.208 hektare milik Suaka Margasatwa Bangkiriang, di Kabupaten Banggai.

Fakta itu dilaporkan Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan Jaringan Tambang Sulawesi Tengah. “Setengah lokasi suaka sudah ditanami sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati,“ papar Direktur Jatam Sulawesi Tengah, Syahrudin Ariestal Douw, di Palu, ke marin.

Dalam surat BKSDA ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, perambahan oleh PT Kurnia sudah berlangsung sejak 2000.Kerusakan kawasan suaka makin parah karena perusahaan itu juga terus memperluas kebun plasmanya sejak 2004 lalu hingga sekarang.

“Modus perambahan mereka adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk membuka kawasan di lokasi suaka,“ tambah Syahrudin. Kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang ditetapkan ber dasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada 1998 lalu. Di kawasan itu terdapat banyak fl ora dan fauna, di antaranya monyet hitam, anoa, tarsius, serta musang sulawesi.

Atas kerusakan itu, Jatam Sulteng mendesak pemerintah pusat agar mengambil langkah cepat untuk mengusut kerugian negara yang telah ditimbulkan perusahaan. “Pemerintah harus secepatnya melakukan langkah penyelamatan hutan konservasi, yang terus dirusak, dengan melibatkan masyarakat sipil. Penyelidikan harus dilakukan segera,” tandas Syahrudin.

Sebelumnya juga dilaporkan sebanyak 249 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan diduga mencaplok wilayah hutan konservasi dan hutan lindung. Meski pelanggaran sudah jelas di depan mata, tapi belum ada satu pun kepala daerah di Kalimantan yang melakukan tindakan penegakan hukum.

Di Kabupaten Pidie, Aceh, satu bulan terakhir, penambang emas liar beraksi dan merusak sekitar 80 hektare hutan lindung di Kecamatan Mane. Mereka membuka jalan di tengah rimba untuk menuju lokasi tambang yang berada di Pegunungan Gupo.

“Berbagai pohon kayu rimba dengan kualitas bagus telah dibabat untuk dibangun jalan. Kami telah menurunkan personel untuk menindak aksi para penambang ini,” kata Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun. Penambang sudah membuat jalan selebar 6-12 meter, dengan panjang hingga 10 kilometer. Aksi itu telah membuat sekitar 100 hektare hutan gundul. (TB/MR/N-3) Media Indonesia, 16/12/2014, halaman 13

Kamis, 25 Desember 2014

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN Kasus Korupsi BBM Dibuka Lagi

Pembagian pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima Pemprov Sulsel dari pajak yang persentasenya 5 persen, sebesar 30 persen.

TIM penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memproses penyelidikan kasus korupsi penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang diduga mengalir ke kas daerah pemprov.

Selain itu, uang hasil korupsi diduga mengalir ke kas sejumlah pemerintah kota dan kabupaten di Sulsel, periode 2010-2013. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Rahman Morra menjelaskan pada periode tersebut pemda menerima 5 persen dari penjualan BBM tiap liternya.

“Bila dikalkulasikan setiap pengguna BBM menyumbang Rp225 untuk setiap liter premium yang dibeli di SPBU, dengan harga Rp4500 untuk jenis premium,“ terangnya, kemarin.

Besaran pembagian pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima Pemprov Sulsel dari pajak yang persentasenya 5 persen, sebesar 30 persen, Sedangkan pemkot dan pemkab menerima 70 persen.

Jika penjualan BBM di Sulsel sekitar 10 juta liter dikalikan dengan harga per liter, dan ditambah dengan 5 persen pajak masuk ke kas, nilainya bisa miliaran rupiah. “Sementara aliran dana miliaran rupiah ini tidak diketahui ke mana.

“Kasus itu sempat terhenti selama setahun setelah bergulir di Kejati Sulselbar. Saat ini, kejati kembali mengumpulkan data untuk mengusut kasus tersebut.

Sehari sebelumnya, Kejati Sulsel menahan empat tersangka baru kasus korupsi dana bantuan sosial 2008 senilai Rp8,8 miliar yang melibatkan mantan Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim dan anggota dewan aktif.

Keempat tersangka tersebut ialah mantan pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Sulsel, Adil Patu dan Mustagfir Sabri yang saat ini menjadi anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura. Kemudian, tersangka Mudjiburrahman dan Kahar Gani yang sekarang menjadi pengurus Partai Golkar.

Sementara di Bengkulu, kejati setempat telah menyelamatkan uang negara dari berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani maupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp7,6 miliar pada 2014.

Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Bengkulu, Purwoto Joko Irianto mengatakan penyelamatan uang diperoleh dari kasus korupsi pemda, BUMN, BUMD, dan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. (LN/MY/N-4) Media Indonesia, 13/12/2014, halaman 12

Jumat, 19 Desember 2014

Jemaah Umrah Jangan Terbuai Harga Murah

SETELAH sukses menggelar pameran umrah dan haji di Makassar, Sulawesi Selatan, pekan lalu, Kesatuan Tour Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) kembali menggelar pameran serupa di Trans Studio Mall, Bandung, Jabar, mulai kemarin hingga Minggu (14/12).

Sedikitnya 40 penyelenggara haji dan umrah dari seluruh Indonesia akan menampilkan berbagai produk haji dan umrah di setiap stan mereka. Bahkan, pameran itu juga diikuti maskapai penerbangan dan bank penerima setoran haji khusus dan umrah.
Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba berharap pameran perdana itu sebagai upaya menyosialisasikan para penyelenggara umrah dan haji yang amanah dan berpengalaman kepada masyarakat.

“Kami harap masyarakat yang ingin berangkat haji dan umrah di Tanah Air dapat memilih penyelenggara yang selektif, tak sekadar melihat harga murah, tapi juga mempertimbangkan aspek kebonafidean serta telah terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag),'' kata Asrul melalui rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Ia menyatakan dengan mendaftar pada penyelenggara haji dan umrah yang terdaftar di Kemenag, saat ada masalah proses pemberangkatan dan pemulangan haji dan umrah, bisa dicarikan solusinya.

Sekjen Kesthuri Abdul Azis Zainuddin menambahkan seperti pameran Kesthuri di Makassar, Bandung dipilih jadi tuan rumah karena posisinya sebagai ibu kota Jabar yang merupakan provinsi berpenduduk terbanyak di Indonesia.`'Animo masyarakat untuk menunaikan haji dan umrah pun cukup tinggi di Kota Kembang tersebut,'' papar dia.

Wakil Ketua Umum Kesthuri Artha Hanif berharap masyarakat dapat lebih dekat dengan penyelenggara agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertipu oleh penyelenggara haji dan umrah yang nakal.`'Kami pun ingin pameran ini menjadi agenda tahunan Kesthuri,'' katanya. (Bay/H-2) Media Indonesia, 10/12/2014, halaman 14

Rabu, 26 November 2014

60 persen Populasi belum Pernah Terbang

PENIKMAT transportasi udara di Tanah Air baru sekitar 39 persen dari total populasi sebanyak 244 juta. Berbeda dengan di Malaysia dan Singapura, yang jumlah penumpang transportasi udaranya melampaui jumlah populasi.

“Jumlah penduduk Malaysia 29 juta, dengan 48 juta penumpang penerbangan atau 166 persen. Singapura penduduknya 5,4 juta, yang terbang 39 juta atau 722 persen,“ ungkap Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Arif Wibowo, dalam seminar nasional Civil Engineering 2014 yang digelar Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, kemarin.

Arif mengatakan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dapat menjadi patokan untuk melihat seberapa besar potensi pertumbuhan industri angkutan udara. PDB yang mencapai 37 persen total PDB ASEAN menempatkan Indonesia di posisi penting dalam perkembangan sektor transportasi udara kawasan.

Para pelaku usaha harus mampu bersaing dan untuk melakukannya diperlukan dukungan pemerintah. Arif menilai pemerintah sudah peduli pada upaya untuk mendorong daya saing industri penerbangan nasional.

“Pemerintah mendorong pada penciptaan iklim yang kondusif. Kita telah terbiasa bersaing. Ada beberapa poin yang sudah diakomodasi pemerintah,“ papar Arif.

Meski begitu, perekonomian yang belum stabil dan kurs rupiah yang lemah merongrong kinerja maskapai. Di sisi lain, laju pertumbuhan permintaan, khususnya penumpang domestik, cenderung melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono mengatakan pergerakan penumpang untuk penerbangan internasional di Indonesia tumbuh rata-rata 26,44 persen setiap tahunnya. Pada 2012 tercatat sebanyak 8,8 juta penumpang penerbangan internasional.

Pertumbuhan penumpang penerbangan domestik tercatat 11,35 persen menjadi 63,6 juta penumpang di 2012.Pertumbuhan rata-rata per tahun untuk kargo udara penerbangan internasional sebesar 19,34 persen dan domestik 11,85 persen per tahun.(Mus/E-1) Media Indonesia, 20/11/2014, halaman 18

Senin, 20 Oktober 2014

Sulawesi Utara Siap Mendukung Poros Maritim

PROVINSI Sulawesi Utara sebagai bagian integral dari NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina dan secara geografis berada pada posisi strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Pasifik. Kondisi ini diperkuat dengan letak Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik. Kawasan ini merupakan jalur perdagangan dunia dan merupakan pusat distribusi barang dan jasa. Wilayah Sulut relatif dekat ke beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dunia, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia Timur, dan Amerika Serikat sehingga sangat prospektif, baik untuk perdagangan regional maupun internasional.

Daerah ini juga memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang mampu memberikan prospek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan sentrasentra industri, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, serta pariwisata. Hal ini juga ditunjang dengan sarana transportasi yang dimiliki Sulawesi Utara, baik darat maupun laut yang bertaraf internasional, yaitu Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dan Pelabuhan Laut Internasional Bitung dengan kedalaman standar hub-port, yang berfungsi sebagai Gate Away Sulawesi Utara sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian nasional.